Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, serta pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan dalam penyusunan dokumen LKPJ adalah sebagai berikut : Persiapan Data dan Informasi, Pengolahan dan Analisis Data, Penyusunan Draf Dokumen, Pembahasan Internal dan Finalisasi dan Penyampaian kepada DPRD dan Evaluasi.

Kupang, BKD.NTTPROV.GO.ID – Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTT menggelar kegiatan dengan tema “DJKI Mendengar dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Layanan Publik Kekayaan Intelektual di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur”.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian negara terhadap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BKD.NTTPROV.GO.ID Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si pada Selasa, 21 Februari 2023 didampangi Sekretaris dan Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI melakukan kunjungan kerja ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.